Artikel ini disusun berdasarkan laporan riset “The Benefits of Marine Protected Areas in Fighting Inequality and Forestering Enviromental Sustainability in Indonesia” (AFD Research Paper No. 232, Januari 2023) oleh Muhammad Hanri, Andhika Pratama. Lili Yunita, Atiqah Siregar, Chairina Siregar, dan Wildan Anky dari LPEM FEB Universitas Indonesia.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, nasib jutaan nelayan Indonesia kini berada di persimpangan. Di satu sisi, perubahan iklim mengancam sumber penghidupan mereka; di sisi lain, ketimpangan ekonomi antara komunitas pesisir dan wilayah lain terus melebar. Di tengah dua tekanan itu, kawasan konservasi laut atau marine protected area (MPA) muncul sebagai opsi jawaban menjanjikan yang dimiliki sektor kemaritiman Indonesia.

Nelayan sebagai kelompok paling rentan

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan lebih dari 1,8 juta rumah tangga Indonesia menggantungkan hidup dari sektor perikanan. Namun kesejahteraan mereka tertinggal jauh dibanding sektor lain. Pengeluaran median rumah tangga nelayan hanya Rp 789.507 per bulan, dibandingkan Rp 967.311 pada sektor lainnya. Bahkan kesenjangan itu makin lebar di Papua, di mana selisihnya mencapai hampir dua kali lipat.

Situasi ini diperparah oleh ancaman lingkungan. Sebuah studi memperkirakan pemanasan laut dapat memangkas produksi perikanan tangkap Indonesia hingga 20% pada 2055. Praktik penangkapan ikan yang merusak bahkan berpotensi merugikan negara hingga USD 2,6 miliar dalam dua dekade ke depan.

Perempuan yang menyumbang hingga 42% tenaga kerja di sektor ini, menghadapi ketimpangan berlapis. Kontribusi mereka terhadap ekonomi perikanan bernilai hingga USD 253 juta per tahun, namun secara hukum mereka jarang diakui sebagai “nelayan”; sebutan yang secara sosial masih identik dengan laki-laki.

Konservasi berpeluang mendorong Sosial ekonomi Nelayan

Riset yang dirilis Agence Française de Développement (AFD) bersama Universitas Indonesia menunjukkan bahwa MPA bukan sekadar kebijakan lingkungan, melainkan juga instrumen pengentasan kemiskinan. Contoh paling nyata datang dari Bunaken dan Pulau Apo, di mana warga yang beralih ke pekerjaan pariwisata mengalami penggandaan pendapatan rumah tangga. Di Fiji, 80% nelayan di kawasan Navakavu melaporkan peningkatan hasil tangkapan berkat efek “spillover” dimana ikan yang berkembang biak di zona larangan tangkap kemudian menyebar ke area tangkap reguler di sekitarnya.

Data domestik pun mendukung temuan ini. Wilayah dengan MPA di Indonesia tercatat memiliki produktivitas tangkapan ikan (CPUE) rata-rata 1.209, jauh di atas wilayah tanpa MPA yang hanya 814. Sementara di Nusa Penida, Tanjung Luar, dan Taman Nasional Komodo, sekitar 37% warga mengaku kehidupannya membaik sejak konservasi laut diterapkan di wilayah mereka.

Indonesia Sudah di Jalur yang Benar, Tapi Belum Cukup

Secara kuantitas, capaian Indonesia terbilang mengesankan. Hingga 2021, negara ini telah membangun 377 kawasan konservasi laut di 34 provinsi, mencakup 28 juta hektare, melampaui target 26,9 juta hektare yang semula dipatok untuk 2024. Pemerintah kini membidik 32,5 juta hektare pada 2030.

Namun di balik angka besar itu, ada catatan penting: hanya 7% terumbu karang dan kurang dari 1% hutan mangrove yang benar-benar masuk zona larangan total aktivitas ekstraksi. Sebagian besar kawasan “terlindungi” masih memperbolehkan pemanfaatan terbatas.

Titik Lemah: Ketergantungan pada Dana Asing

Persoalan paling mengkhawatirkan justru muncul setelah proyek konservasi selesai dibangun. Riset menemukan bahwa manfaat ekonomi MPA terhadap masyarakat cenderung menguap begitu suntikan dana besar dan pendampingan dari lembaga donor dihentikan.

Ini bukan kekhawatiran kosong. Antara 2007 dan 2016, pendanaan MPA Indonesia mencapai USD 117 juta, dan sebagian besar berasal dari yayasan swasta serta lembaga donor internasional (bukan dari APBN). Tanpa mekanisme pembiayaan jangka panjang yang lebih mandiri, keberhasilan MPA berisiko hanya bersifat sementara.

Tantangan lain yang tak kalah pelik: minimnya kesadaran lingkungan di tingkat akar rumput, keterbatasan sumber daya manusia pengelola kawasan, serta dilema ketika nelayan yang diberi aset justru berpotensi menangkap ikan lebih intensif dan memicu overfishing baru.

Jalan Pengeloaan Perairan ke Depannya

Para peneliti merekomendasikan enam langkah utama: memberi insentif bagi investor pariwisata dan perikanan berkelanjutan, membangun sistem pengelolaan bersama (co-management) dengan komunitas lokal, memperkuat pengawasan lintas sektor, meningkatkan kapasitas kelembagaan, mengadopsi pendekatan yang memadukan kebijakan pusat dengan partisipasi akar rumput, serta menyusun data ketimpangan yang lebih terperinci khusus untuk komunitas pesisir.

Pesan utamanya jelas: kawasan konservasi laut punya bukti kuat sebagai alat ganda untuk menekan kemiskinan sekaligus menyelamatkan ekosistem. Tapi keberhasilannya jangka panjang bergantung pada satu hal yang selama ini paling sering diabaikan; komitmen pembiayaan yang tidak berhenti begitu proyek “selesai” di atas kertas.

Penulis dan Editor: Jonathan Octo R. Marpaung