Perlu Inovasi Dalam Menguatkan BUMDes.

–Dr. Ir. Lala M. Kolopaking, MS (Sosiolog Pedesaan IPB University)

DIGITANI.ID, BOGOR – Tani Center IPB University memiliki komitmen besar dalam mendorong terwujudnya penguatan kapasitas pengelolaan BUMDes di Indonesia. Hingga kini sudah ada sebanyak 41.833 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah terintegrasi secara digital dari total 47.500 BUMDes yang telah terbentuk.

Hal tersebut terungkap dari acara webinar bertajuk “PP 11 Tahun 2021 tentang BUMDes: Solusi untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan?” Dalam kegiatan tersebut tampil sebagai pembicara adalah Adityawarwan Darudono (Direktur Perencana Teknis, Kemendesa, PDT dan Transmigrasi), Hanif Danugraha, SH, MSos (Departemen Advokasi dan Hukum DPP PBI), dan Dr. Ir. Lala M. Kolopaking, MS (Sosiolog Pedesaan IPB University).

Dr. Ir. Hermanu Triwidodo, MSc selaku Kepala Tani Center IPB University membuka webinar ini dengan mendukung penuh penguatan kapasitas pengelolaan BUMDes di Indonesia dan berharap kesejahteraan masyarakat dapat lebih meningkat, sejalan dengan keberadaan BUMDes di Indonesia.

“Saat ini BUMDes yang telah terbentuk 47.500, BUMDes yang telah teregistrasi secara online 41.833, BUMDes bersama yang telah teregistrasi secara online sebanyak 313. Salah satu contoh BUMDes mandiri yaitu BUMDes Maju Mandiri di Yogyakarta dengan jumlah omzet Rp 12 Miliar. Selain itu, salah satu contoh BUMDes berkembang yaitu BUMDes Maju Sejahtera di Subang dengan jumlah omzet Rp 111 juta,” kata Adityawarman dalam webinar yang digelar secara virtual melalui aplikasi zoom di Bogor, Senin (12/4).

Hanif melanjutkan bahwa PBI (Perserikatan BUMDes Indonesia) adalah wadah untuk menyatukan semangat teman-teman yang ingin memperbesar BUMDes-nya dan ingin memajukan desanya melalui BUMDes. PBI menjembatani kesulitan-kesulitan yang dialami oleh BUMDes, ditampung dan dicarikan solusi secara bersama-sama. Saat ini, kurang lebih sudah 25 Ribu BUMDes yang bergabung di dalam PBI.

“Beberapa hal baru yang ada di PP 11 Tahun 2021 tentang BUMDes yaitu penegasan status, tata kelola kelembagaan, pengembangan permodalan dan penataan aset, serta barang dan jasa,” ujar Departemen Advokasi dan Hukum DPP PBI ini.

“Lalu, diharapkan dari implementasi PP 11 Tahun 2021 yaitu sosialisasinya dilaksanakan secara utuh dan menyeluruh, tidak bias pemahaman antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi/kabupaten, dan pemerintah desa. Jika pemahaman tentang BUMDes tidak utuh di tiga stakeholder tersebut, maka akan sulit bagi PBI untuk mendorong penguatan, pengelolaan, dan pengembangan BUMDes-nya. Selain itu, semoga dipercepat turunan regulasi dari PP 11 Tahun 2021,” lanjutnya.

Hanif mengatakan solusi dari PBI terkait BUMDes yaitu bagaimana mensinergikan pemangku kepentingan tentang mengelola dan mengembangkan BUMDes menjadi lebih baik dan lebih maju dari tingkat provinsi hingga desa. Kemudian, bagaimana menciptakan hubungan yang berjejaring, yaitu bagaimana kita bisa menghubungkan antar BUMDes untuk memenuhi kebutuhannya melalui PBI. Terakhir, yaitu inovasi karena tanpa inovasi BUMDes akan sulit bergerak, bertahan, terutama di masa pandemi saat ini.

Sementara itu, Lala melihat usaha BUMDes ini sesungguhnya sejalan untuk mengatasi isu global berbasis komunitas. Isu-isu tersebut seperti pengurangan ketimpangan sosial dengan 10% orang kaya hanya dapat kuasai 40% total kekayaan dunia; sejalan dengan upaya mengurangi kemiskinan; memotong separuh emisi gas rumah kaca dengan energi baru terbarukan.

“Isu lainnya terkait juga dengan percepatan pertanian berkelanjutan dengan peningkatan produktivitas 1%; reformulasi rantai pasok dan rantai nilai komoditas pertanian strategis melalui agroindustri yang adil; investasi sosial yang diarahkan untuk penguatan mutu sumber daya manusia; dan ikut model pembangunan baru dengan meniru komponen maju dari Korea Selatan, Cina, Ethiopia,” kata Sosiolog Pedesaan IPB University ini.

Selanjutnya, Lala juga menyampaikan bahwa yang harus dilakukan yaitu membangun sosial-teknologi-ekonomi usaha desa, restrukturisasi rantai dan nilai pasok yang adil, kerja sama antar desa (satuan ekologis) dan holding BUMDes, investasi sosial untuk BUMDes, investasi sosial dan tata-kelola berjejaring.

Webinar ini diawali dengan sambutan dari Rektor IPB University Prof. Dr. Arif Satria, MSi, Kepala LPPM IPB University Dr. Ir. Ernan Rustiadi, MAgr, dan Kepala Tani Center IPB University Dr. Ir. Hermanu Triwidodo, MSc kepada seluruh peserta webinar.

Webinar ini diikuti sebanyak 147 peserta. Peserta berasal dari pemerintahan desa dan kabupaten/kota, PBI, BUMDes, dosen, kementerian, Aparatur Sipil Negara (ASN), masyarakat umum, dan sebagainya.

Penulis: Exciyona Adistika | Editor: Mohammad Akbar