Artikel Populer – Diadaptasi dari jurnal ilmiah “Perikanan Tangkap di Indonesia: Potret dan Tantangan Keberlanjutannya” oleh Kusdiantoro, Achmad Fahrudin, Sugeng Hari Wisudo, dan Bambang Juanda (Jounal. Sosek KP, Vol. 14 No. 2, 2019)

Indonesia Sang Raksasa Laut yang Belum Terbangun

Bayangkan sebuah negara yang menguasai lebih dari 16% produksi ikan tuna, tongkol, dan cakalang dunia. Negara yang lautnya membentang dari Sabang hingga Merauke, menyimpan kekayaan hayati yang membuat dunia berdecak kagum. Negara itu adalah Indonesia.

Namun di balik angka-angka membanggakan itu, tersimpan kenyataan yang jauh lebih pahit: hampir 70% nelayan Indonesia masih terjebak dalam kemiskinan.

Itulah paradoks besar yang diungkap dalam sebuah kajian mendalam tentang perikanan tangkap Indonesia. Kita kaya di atas kertas, namun kemakmuran itu belum merata menyentuh tangan-tangan yang setiap hari bergulat dengan ombak dan jaring.

Tiga Komoditas Andalan: Tuna, Tongkol, dan Cakalang

Di antara sekian banyak hasil laut Indonesia, ada tiga komoditas yang menjadi primadona: tuna, tongkol, dan cakalang yang disingkat TTC. Ketiganya termasuk ikan pelagis besar yang gemar beruaya, berpindah dari satu perairan ke perairan lain mengikuti arus dan musim.

Wilayah tangkapannya hampir mencakup seluruh Indonesia dari Samudera Hindia di barat Sumatera, Selatan Jawa, Bali, Nusa Tenggara, hingga Laut Banda, Laut Maluku, dan Laut Makassar di timur.

Angka produksinya cukup mengesankan. Selama periode 2005-2018, rata-rata produksi TTC mencapai 1,049 juta ton per tahun, dengan nilai produksi sekitar 31,47 triliun rupiah. Kontribusinya terhadap total produksi perikanan tangkap nasional mencapai sekitar 20%.

Di pasar global, Indonesia bukan pemain kecil. Ekspor TTC pada 2018 mencapai sekitar 168.434 ton dengan nilai USD 713,9 juta. Dari sisi harga pun tuna unggul rata-rata di atas Rp 35.000 per kilogram, jauh melampaui tongkol dan cakalang yang harganya di bawah Rp 20.000 per kilogram.

Armada Kecil, Tantangan Besar

Lalu siapa yang menangkap semua ikan itu? Inilah bagian yang mengejutkan.

Berdasarkan data statistik 2016, 94% armada penangkapan ikan Indonesia berukuran di bawah 10 GT alias kapal-kapal kecil milik nelayan tradisional. Hanya segelintir kapal besar yang beroperasi, dan jumlahnya semakin menyusut pasca kebijakan moratorium kapal eks-asing.

Nelayan skala kecil ini menggunakan alat tangkap sederhana pancing ulur (handline), pancing layang-layang, atau pancing hanyut. Mereka beroperasi di wilayah pesisir dan hasilnya pun terbatas. Yang lebih memprihatinkan: kualitas ikan tuna yang mereka hasilkan rata-rata hanya 20% yang memenuhi standar ekspor (grade A). Sisanya tidak cukup segar karena keterbatasan sistem pendingin di atas kapal.

Nelayan kecil juga rentan secara ekonomi. Penghasilan mereka tidak menentu, sangat bergantung musim. Saat musim paceklik tiba, mereka kerap terjerat utang kepada pemilik modal atau juragan kapal siklus kemiskinan yang sulit diputus.

Ancaman Nyata: Pencurian Ikan Berselubung

Salah satu ancaman terbesar yang menggerogoti perikanan Indonesia adalah IUUF Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing, atau lebih dikenal sebagai praktik pencurian dan penangkapan ikan ilegal.

Selama 2007–2018, kapal pengawas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil menangkap 1.651 kapal IUUF dari 9 negara di perairan Indonesia. Vietnam menjadi pelanggar terbesar dengan 635 kapal (38%), disusul kapal-kapal berbendera Indonesia sendiri (37,55%), Malaysia, dan Thailand.

Pelanggaran umum yang dilakukan meliputi: menangkap ikan tanpa izin, menggunakan alat tangkap terlarang, dan beroperasi di luar zona yang diizinkan.

Dampaknya? Sangat masif. Kerugian akibat IUUF diperkirakan mencapai 30% dari total tangkapan ikan ekonomis penting, dengan nilai kerugian antara USD 2 hingga USD 10 miliar. Selain merugikan secara ekonomi, IUUF juga merusak ekosistem laut dan memicu konflik sosial antar nelayan.

Laut yang Mulai Menipis

Kabar mengkhawatirkan datang dari kondisi sumber daya ikan itu sendiri. Data menunjukkan bahwa status pemanfaatan ikan pelagis besar di berbagai Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Indonesia terus memburuk sejak 2011 hingga 2019.

Di beberapa WPP seperti WPP 572, 573, dan 713, status pemanfaatan sudah masuk kategori over-exploited artinya ikan ditangkap melebihi kemampuan laut untuk memulihkan diri. Ini ibarat menguras tabungan tanpa pernah menabung kembali.

Sementara itu, laju pertumbuhan produksi TTC selama 2011–2018 mencapai 18,2% per tahun angka yang tinggi dan menambah tekanan besar pada stok ikan yang sudah menipis.

Salah satu solusi yang mulai dijalankan adalah kawasan konservasi perairan. Data menunjukkan bahwa WPP dengan kawasan konservasi lebih luas cenderung memiliki status pemanfaatan yang lebih baik. WPP 711, misalnya, memiliki kawasan konservasi terluas (2,76 juta hektar) dan kondisi sumber dayanya relatif lebih terjaga dibanding WPP 713 yang kawasan konservasinya jauh lebih sempit namun tingkat eksploitasinya jauh lebih tinggi.

Makan Ikan Makin Banyak, Tapi Tertinggal dari Tetangga

Ada kabar baik di sisi konsumsi. Tingkat konsumsi ikan masyarakat Indonesia terus naik dari 29,08 kg per kapita per tahun (2009) menjadi 50,65 kg per kapita per tahun (2018) kenaikan rata-rata 6,37% per tahun. TTC berkontribusi sekitar 17% dari total konsumsi ikan nasional.

Namun jika dibandingkan dengan negara tetangga, Indonesia masih jauh tertinggal. Malaysia mengonsumsi 70 kg per kapita per tahun, Singapura 80 kg, dan Jepang bahkan 100 kg. Artinya, masih banyak ruang untuk meningkatkan konsumsi ikan sekaligus mendorong industri perikanan dalam negeri.

Apa yang Paling Mendesak untuk Diperbaiki?

Para peneliti menggunakan metode USG (Urgency, Seriousness, Growth) untuk menyusun prioritas indikator pembangunan perikanan berkelanjutan. Hasilnya cukup tegas: kondisi sumber daya ikan menempati urutan pertama, diikuti kondisi perikanan skala kecil, dan produksi.

Ini bukan sekadar urusan angka. Jika stok ikan terus menurun, seluruh rantai ekonomi perikanan akan ikut runtuh dari nelayan, pedagang ikan, hingga industri pengolahan.

Jalan Menuju Perikanan yang Berkelanjutan

Penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah konkret:

1. Kelola sumber daya berdasarkan kondisi nyata

   Penangkapan ikan harus disesuaikan dengan kapasitas pemulihan alam di masing-masing WPP. Wilayah yang sudah over-exploited harus dikurangi intensitas tangkapannya.

2. Perkuat nelayan skala kecil

   Mereka adalah tulang punggung industri ini sekaligus kelompok yang paling rentan. Kemudahan akses modal, peningkatan teknologi, dan modernisasi armada dari di bawah 10 GT menjadi di atas 30 GT menjadi kunci untuk meningkatkan kapasitas mereka.

3. Pengelolaan berbasis WPP yang kuat

   Konsep Wilayah Pengelolaan Perikanan harus didukung infrastruktur fisik (pelabuhan, sarana pengawasan) dan kelembagaan yang solid termasuk sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

4. Perangi IUUF dengan serius

   Pengawasan di laut harus diperkuat. Tren penurunan kapal IUUF dalam beberapa tahun terakhir memang menggembirakan, namun ancaman ini belum sepenuhnya hilang.

5. Aktif di forum internasional

   Indonesia harus memperkuat posisinya dalam organisasi pengelolaan perikanan regional seperti IOTC dan WCPFC untuk memastikan alokasi kuota tangkapan tuna yang adil bagi nelayan Indonesia.

Laut Bukan Milik Kita Seorang

Kekayaan laut Indonesia bukan hanya milik generasi sekarang. Jutaan nelayan di masa depan juga berhak merasakan manfaatnya. Tapi jika kita terus mengeksploitasi tanpa batas, laut yang kini masih melimpah itu bisa berubah menjadi hamparan air yang sunyi kosong dari ikan.

Perikanan tangkap yang berkelanjutan bukan sekadar slogan. Ia adalah janji kita kepada anak cucu bahwa laut Indonesia akan tetap hidup, tetap memberi, dan tetap menjadi sumber kehidupan bagi jutaan keluarga nelayan di seluruh Nusantara.

Penulis & Editor: Juan Febrian Panggabean