DIGITANI.IPB.AC.ID – Lembaga Pengembangan Agromaritim dan Akselerasi Innopreneurship (LPA2I) IPB University kembali menyelenggarakan Webinar Series #TNCTalksE15 bertajuk “Inklusi Gender untuk Perikanan Tangkap Berkelanjutan: Memperkuat Peran Perempuan Nelayan” pada Rabu (1/7). Webinar ini menghadirkan akademisi, organisasi nelayan, serta perwakilan perempuan nelayan untuk membahas berbagai tantangan dan strategi penguatan peran perempuan dalam pembangunan sektor perikanan tangkap yang berkelanjutan.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala LPA2I IPB University, Dr. Handian Purwawangsa, S.Hut., M.Si. Ia menegaskan bahwa isu gender merupakan aspek penting dalam pembangunan sektor pertanian dan perikanan. Menurutnya, perempuan nelayan memiliki kontribusi yang sangat besar dalam rantai nilai perikanan, mulai dari persiapan melaut, penanganan hasil tangkapan, pengolahan, hingga pemasaran.

“Perempuan nelayan bukan hanya pendukung, tetapi merupakan bagian penting dalam keberlanjutan sektor perikanan. Namun hingga saat ini masih banyak yang belum memperoleh pengakuan profesi, sehingga akses terhadap permodalan, teknologi, maupun perlindungan sosial masih sangat terbatas,” ujarnya.

Dr. Handian juga menyampaikan bahwa LPA2I IPB University berkomitmen mendorong lahirnya berbagai inovasi dan kolaborasi yang mampu menciptakan sektor perikanan yang lebih inklusif serta memberikan ruang yang lebih besar bagi perempuan dalam pembangunan agromaritim Indonesia.

Narasumber pertama sekaligus seorang dosen Dosen Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University, Dr. Akhmad Solihin, S.Pi., M.H., menjelaskan pentingnya pengarusutamaan gender dalam seluruh tahapan kebijakan perikanan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Ia menekankan lima strategi utama untuk mewujudkan perikanan yang inklusif, yaitu pengarusutamaan gender dalam kebijakan, penganggaran yang responsif gender, penyediaan data nelayan yang terpilah berdasarkan jenis kelamin, peningkatan kapasitas perempuan nelayan, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, komunitas, dan sektor swasta.

Menurutnya, berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan bukan hanya berperan dalam aktivitas pascapanen, tetapi di sejumlah wilayah, seperti Sorong dan Bintan juga terlibat langsung sebagai nelayan penangkap ikan. Oleh karena itu, pengakuan terhadap status perempuan nelayan menjadi langkah penting dalam memberikan akses terhadap perlindungan hukum, pembiayaan, asuransi, maupun program pemberdayaan.

“Perikanan tidak akan benar-benar berkelanjutan tanpa keterlibatan perempuan secara penuh dan bermakna dalam pengambilan keputusan,” tegasnya.

Perspektif lapangan disampaikan oleh Rasinah, Ketua Dewan Pengurus Pusat Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI). Ia mengungkapkan bahwa hingga kini masih banyak perempuan nelayan yang belum memperoleh identitas resmi sebagai nelayan, sehingga tidak dapat mengakses berbagai program pemerintah.

Selain persoalan pengakuan profesi, perempuan nelayan juga menghadapi beban kerja ganda, minimnya keterlibatan dalam pengambilan keputusan, keterbatasan akses terhadap perlindungan sosial dan asuransi ketenagakerjaan, serta dampak perubahan iklim yang semakin memengaruhi kehidupan masyarakat pesisir.

Meski demikian, berbagai praktik baik telah berhasil dikembangkan melalui KPPI, di antaranya pelatihan pengolahan hasil perikanan, penguatan kelembagaan perempuan nelayan, pembentukan koperasi berbasis solidaritas, pengembangan akses pasar, hingga keterlibatan perempuan dalam forum-forum pengambilan keputusan di tingkat lokal. Rasinah menegaskan bahwa penguatan identitas perempuan sebagai nelayan merupakan fondasi utama untuk meningkatkan posisi tawar perempuan dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut.

Sementara itu, Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Dani Setiawan, menyoroti pentingnya perubahan pendekatan dalam program pemberdayaan masyarakat pesisir. Menurutnya, selama ini berbagai program pemerintah lebih banyak berhenti pada pelatihan, tanpa diikuti proses pendampingan usaha yang berkelanjutan.

Ia mengusulkan agar perguruan tinggi bersama pemerintah mengembangkan program inkubasi usaha perempuan nelayan selama enam bulan hingga satu tahun sehingga pelaku usaha memperoleh pendampingan secara intensif, mulai dari penguatan kapasitas, pengembangan produk, akses pembiayaan, hingga pemasaran. Selain itu, Dani juga menekankan pentingnya peningkatan literasi perubahan iklim, perlindungan wilayah kelola masyarakat pesisir, penguatan koperasi perempuan nelayan, serta kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pembangunan ekonomi pesisir yang berkelanjutan.

Dalam sesi diskusi, peserta turut menyoroti berbagai tantangan yang masih dihadapi perempuan nelayan, seperti pemasaran produk olahan hasil perikanan, legalitas produk, standar keamanan pangan, hingga pentingnya pendampingan usaha yang berkelanjutan. Para narasumber sepakat bahwa keberhasilan pemberdayaan perempuan tidak cukup dicapai melalui pelatihan semata, tetapi membutuhkan pendampingan, penguatan kelembagaan, serta akses terhadap jejaring pasar dan pembiayaan.

Moderator menyampaikan bahwa terdapat tiga pesan utama yang menjadi benang merah diskusi, yaitu pentingnya menjadikan inklusi gender sebagai bagian integral dari kebijakan pembangunan perikanan, memperkuat pengakuan terhadap peran perempuan nelayan secara struktural maupun sosial, serta memperluas kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas dalam mewujudkan sektor perikanan tangkap yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Webinar ini dihadiri oleh 350 peserta dari berbagai kalangan di bidang perikanan. Melalui penyelenggaraan Webinar Series #TNCTalksE15 ini, LPA2I IPB University berharap lahir berbagai gagasan dan kolaborasi nyata untuk memperkuat posisi perempuan nelayan sebagai aktor utama dalam pembangunan ekonomi pesisir sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan Indonesia.

Editor: Nurma Wibi Earthany